Rekatamedia- Pemerintah mencadangkan dana untuk pengadaan vaksin covid-19 atau virus corona sebesar Rp31,8 triliun pada 2021. Dana itu masuk dalam program penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020.
Sri Mulyani menyatakan pencadangan itu masuk di klaster kesehatan dalam program penanganan pandemi covid-19 dan PEN 2020. Cadangan tersebut membuat alokasi dana di klaster kesehatan naik dari Rp87,55 triliun menjadi Rp97,9 triliun.
“Untuk klaster kesehatan ada Rp31,8 triliun yang akan dijadikan sebagai cadangan untuk membiayai vaksinasi pada 2021,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, (1/12) dikutip dari cnnindonesia, Rabu (2/12).
Ia bilang pemerintah hanya akan menggunakan dana dari klaster kesehatan untuk kebutuhan penanganan covid-19 tahun ini sebesar Rp60 triliun. Dengan demikian, sisanya akan digunakan tahun depan untuk kebutuhan vaksinasi.
“Dari anggaran Rp97,9 triliun, memang hanya akan dieksekusi Rp60 triliun sendiri dan akan tercapai,” imbuh Sri Mulyani.
Ia menyatakan realisasi penggunaan dana klaster kesehatah hingga 25 November 2020 baru sebesar Rp40,32 triliun. Secara keseluruhan, pemerintah baru menyerap dana program penanganan pandemi covid-19 dan PEN sebesar Rp431,54 triliun atau 62,1 persen dari pagu sebesar RP695,2 triliun.
Bila dirinci, realisasi penggunaan dana program penanganan pandemi covid-19 dan PEN terdiri dari klaster kesehatan sebesar Rp40,32 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp207,69 triliun, sektoral k/l dan pemda Rp36,25 trililun, dukungan untuk UMKM Rp98,76 triliun, insentif usaha Rp46,4 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp2 triliun.
Sri Mulyani optimistis penyerapan dana untuk program penanganan pandemi covid-19 dan PEN bisa terserap 99,9 persen atau 100 persen pada akhir tahun ini. Menurutnya, dana yang akan terserap pada kuartal IV 2020 sebesar Rp256,67 triliun.
