Calon Kepala Daerah Paling Banyak Hutang; Indra Gunalan, Hartanya Minus, KPK akan Menelusuri Lebih Dalam

  • Whatsapp

Rekatamedia-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berdasarkan data LHKPN KPK diketahui Indra Gunalan, calon Wakil Bupati Sijunjung, Sumatera Barat minus Rp 3.550.090.050.

Baca Juga:

Itu artinya, Indra Gunalan menjadi calon kepala daerah termiskin yang ikut dalam perhelatan pilkada serentak tahun 2020.

Siapa sebenarnya Indra Gunalan?

Dikutip dari TribunPadang (grup surya.co.id), Indra Gunalan adalah kader PKB yang merupakan seorang pengusaha sukses.

Ia maju Pilkada Sijunjung mendampingi Calon Bupati, Hendri Susanto, yang merupakan politisi PKS.

Hendri sudah dua periode duduk di DPRD Sijunjung.

Menurut penuturan Ketua DPC PKB Sijunjung, Nofriadi Zulka, yang juga sekaligus tim kampanye UHS-IG, Indra Gunalan sosok yang selalu memberi semangat dan etos kerja.

Jika diskusi dengan Indra Gunalan, kata Nofriadi Zulka, ada solusi tentang ekonomi kerakyataan dan solusi buka usaha.

“Yang terbangun dari sosok IG itu semangat dan etos kerjanya. Dari sekian calon, inilah calon yang disuguhkan PKB dan PKS,” tutup Nofriadi Zulka.

Sedangkan berdasarkan data di laman KPU Sijunjung, Indra Gunalan lahir di Logas, 12 Juli 1971 atau saat ini berumur 49 tahun.

Pendidikan terakhirnya adalah Paket C dari Dinas Pendidikan Kota Pekan Baru.

Ia tercatat pernah aktif di sejumlah organisasi, antara lain menjadi Ketua DPC KSBSI dan Dewan Penasehat FKPPI.

Soal pekerjaan, ia pernah bekerja di sejumlah perusahaan namun keluar di 2013.

Penelusuran Tribunnews.com, Indra Gunalan sebelumnya adalah Wali Nagari (pejabat politik setingkat kepala desa) Tigo Jangko di Kabupaten Tanah Datar.

Belum selesai di periode kedua, Indra Gunalan kemudian mengundurkan diri untuk mendaftar sebagai Calon Wakil Bupati Sijunjung.

Termiskin

Sebelumnya, KPK merilis 10 kepala daerah terkaya dan termiskin berdasarkan LHKPN yang dilaporkan ke KPK sebagai persyaratan Pilkada 2020.

Berdasar LHKPN tersebut, calon kepala daerah dengan kekayaan tertinggi itu adalah calon wakil gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang memiliki harta sebesar Rp 674.227.888.866.

Sementara, calon kepala daerah termiskin adalah calon Wakil Bupati Sijunjung, Indra Gunalan, dengan nilai harta minus Rp 3.550.090.050.

Bila dilihat dari LHKPN-nya, Indra tercatat memiliki utang sebesar Rp 7,9 miliar, lebih besar dari harta kekayannya yang sebesar Rp 4.349.909.950.

Harta yang dimiliki Indra itu terdiri dari 6 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 2,65 miliar, 5 unit mobil senilai Rp 1,19 miliar, harta bergerak lain senilai Rp 444,8 juta, dan kas sebesar Rp 65.109.950.

KPK Akan Menelusuri

KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap semua LHKPN yang dilaporkan para calon kepala daerah (cakada) itu, dan dari pemeriksaan itu, KPK menemukan ada cakada ‘termiskin’ yang hartanya minus miliaran rupiah.

“Kita yang agak heran soal yang disebut dalam tanda kutip termiskin ini, karena yang paling miskin hartanya minus Rp 3,5 miliar, dengan utang juga ada di dalam situ. Kita enggak ngerti sama sekali,” kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam Konferensi Pers Hasil Analisis LHKPN Cakada Tahun 2020, Jumat (4/12/2020).

Pahala berjanji akan menelusuri lebih jauh guna mengetahui keadaan sebenarnya perihal harta cakada yang berharta minus itu.

“Ini yang kita pikir buat pemilih semacam bukan pendidikan sih, semacam informasi tambahan, bahwa untuk daerah-daerah ini paslonnya salah satunya itu hartanya minus. Nanti kalau dia terpilih pasti kita klarifikasi, bagaimana bisa sih minus gitu. Kalau sekarang diklarifikasi sensitif, mengganggu proses,” imbuhnya.

KPK kemarin merilis laporan analisis data harta kekayaan calon kepala daerah Pilkada 2020.

Dari analisis itu, terdapat 1.476 calon yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2020.

Dari jumlah itu, calon laki-laki ada 1.315 (89 persen) dan perempuan 161 calon (11 persen).

Sebanyak 53 persen calon berusia lebih dari 50 tahun. Adapun latar belakang calon terdiri dari 45 persen pengusaha/ swasta lainnya, 38 persen birokrat dan 17 persen legislatif. (*)

Berikut 10 Peserta Pilkada 2020 Terkaya Versi KPK:

1. Muhidin, Cawagub Kalimantan Selatan: Rp674.227.888.866.
2. Aep Syaepuloh, Cawabup Karawang: Rp391.744.609.664.
3. Arbain M. Noor, Cawabup Paser: Rp289.813.510.845.
4. Muchtar Ali Yusuf, Cabup Bulukamba: Rp287.551.712.165.
5. Andrei Angouw, Cawali Manado: Rp273.575.845.945.
6. Hadianto Rasyid, Cawali Palu: Rp263.582.578.396.
7. Wenny Lumentut, Cawali Tomohon: Rp222.007.796.662.
8. M. Ramdhan Pomanto, Cawali Makassar: Rp197.522.838.457.
9. Olly Dondokambey, Cagub Sulawesi Utara: Rp179.156.295.217.
10. Fadli Ananda, Cawawali Makassar: Rp149.259.675.073.

10 Peserta Pilkada 2020 ‘Termiskin’ Versi KPK:
1. Indra Gunalan, Cawabup Sijunjung: -3.550.090.050.
2. Bong Ming Ming, Cawabup Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung: -990.711.186.
3. Tri Suryadi, Cabup Padang Pariaman, Sumatera Barat: -988.000.000.
4. Saipul A. Mbuinga, Cabup Pahuwato, Gorontalo: -702.128.300.
5. M. Sholihin, Cabup Indramayu: -667.024.043.
6. Afif Nurhidayat, Cabup Wonosobo: -666.000.000.
7. Hamdanus, Cawabup Pesisir Selatan, Sumatera Barat: -295.890.837.
8. Untung Tamsil, Cabup Fakfak, Papua Barat: -212.308.888.
9. Herman, Cawabup Tana Tidung, Kalimantan Utara: -194.000.000.
10. Ferizal Ridwan, Cabup Lima Puluh Kota, Sumatera Barat: -121.719.928.

Pos terkait