BKPRMI Minta Pemerintah Tindak Tegas OPM di Papua, Tangkap Provokator Benny Wenda

  • Whatsapp

rekatamedia.com Pemerintah diminta bertindak tegas Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mendeklarasikan dan memproklamirkan pemerintahan sementara Papua Barat yang diumumkan secara sepihak oleh pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda. Proklamirkan pemerintahan sementara Papua Barat terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan tindakan kategori makar.

“Ini sudah makar, harus ditindak tegas. Untuk itu pemerintah jangan menganggap remeh proklamirkan pemerintahan sementara Papua Barat. Ambil tindakan tegas dan terukur demi persatuan dan kesatuan NKRI. NKRI itu harga mati,” ucap Ketua DPP BKPRMI, Said Aldi Al Idus usai menutup acara silaturahim Brigade Masjid Sejabodetabek.

Baca Juga:

Didampingi Komandan Nasional Brigade Masjid Dr H.Ali Iskandar, Danprovost, Danwil DKI Jakarta dan Danda Sejabodetabek, Ketum DPP BKPRMI ini, meminta pemerintah mennyikat habis OPM di Papua, jangan biarkan mereka mencabik-cabik NKRI. BKPRMI, lanjutnya sangat mendukung ketegasan pemerintah dan siap mendukung TNI/Polri menindak OPM demi mempertahankan keutuhan NKRI.

“Jika pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah Papua, maka nasib provinsi yang dijuluki Bumi Cendrawasih tersebut akan bernasib sama seperti Timor Timur yang telah lepas dari NKRI medio tahun 1999,” ungkap Said Aldi.

Dikatakannya, keberanian OPM mendeklarsikan pemerintah sementara Papua Barat, karena para separatis OPM saat ini banyak dukungan dari dunia internasional, baik secara diam-diam dan terang-terangan untuk melepaskan diri dari Indonesia. Sementara pemerintah Indonesia tidak mengambil tindakan tegas terhadap separatis OPM.

“ Untuk itu, persoalan Papua harus diprioritaskan dan menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat. Prioritas penyelesaian masalah Papua tersebut, agar masyarakat Papua semakin nyaman dalam bingkai NKRI sehingga warga Papua tidak mudah terprovokarsi dari OPM untuk memisahkan diri dari NKRI,” jelas Said Aldi seraya menyatakan BKPRMI yang eksis dan berada di seluruh provinsi di Indonesia sangat mengecam keras deklarasi yang dilakukan Benny Wenda mengatasnamakan warga Papua Barat.

Ketum DPP BKPRMI ini juga mendorong seluruh pemangku kebijakan termasuk pemerintah daerah untuk bersinergi menyatukan tekad dan langkah dalam mempertahankan persatuan dan kedaulatan NKRI. Bahkan tambah Said Aldi pemerintah Indonesia secepatnya memangil Duta Besar Inggris meminta penjelasan persoalan klaim pemerintahan sementara Papua Barat sekaligus menjelaskan separatis OPM pimpinan Benny Wenda merupakan tindakan makar.
Sebelumnya diberitakan, Benny Wenda mengklaim 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua Barat. Momen tersebut dimanfaatkan untuk mendeklarasikan pemerintahan Papua Barat.

Pos terkait